DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES
Selamat datang di website Pengadilan Agama Sleman. Media transparansi dan informasi Peradilan Agama. // // Untuk kemudahan informasi perkara anda, gunakan layanan SMS perkara sesuai format

SOSIALISASI PERMA RI NO 08 DAN 09 TAHUN 2016 DAN PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Selasa, 30 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB | bertempat di ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Sleman, dilaksanakan acara Sosialisasi PERMA No .8 tahun 2016 tentang PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA dan PERMA No.09 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA tahun 2016 dan Penandatanganan PAKTA INTEGRITAS oleh segenap pegawai pejabat Struktural maupun Fungsional Pengadilan Agama Sleman. Sosialisasi PERMA ini disampaikan oleh Tim dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan tujuan terciptanya jalinan transparansi komunikasi dan informasi atas segala penerapan peraturan dari Mahkamah Agung diantara lingkungan Peradilan Agama.

 

Pengupasan isi materi Perma No 08 tahun 2016 disampaikan oleh Drs H Daswir Tanjung, menyatakan bahwa “Peraturan ini merupakan respon tegas dari adanya beberapa kasus yang telah dilakukan oleh oknum Peradilan yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran, sehingga mencerderai citra Mahkamah Agung. PERMA No.08 Tahun 2016 berisi 14 pasal, yang secara garis besar berkaitan pada Kewajiban Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung yang terdiri dari tujuh pasal dimana seorang pejabat berkewajiban apapun jabatannya untuk memberikan pengawasan sekaligus pembinaan pada pelaksanaan tugas dan perilaku secara terus menerus baik di dalam maupun di luar, agar tercipta kinerja yang sehat dan terarah sesuai dengan visi misi yang diharapkan. Adapun dalam melakukan pembinaan sekaligus pengawasan tentunya diperlukan sarana prasarana yang memadai sehingga kegiatan ini dapat optimal dilaksanakan kedepannya.

Daswir juga mengungkapkan, jika hal-hal ini sudah dilakukan dan masih ditemukan tindakan pelanggaran, maka tentu nanti akan ada sanksi yang juga dipaparkan dalam PERMA ini selanjutnya tentang Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan yang terdiri dari 3 pasal . Ada tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan yaitu Ringan, Sedang dan Berat (pasal 9), sanksi Ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Selanjutnya Sanksi Sedang seperti penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, mutase ke pengadilan lain dengan kelas rendah, dan pembatalan atau penangguhan promosi. Sedangkan untuk sanksi Berat terdiri dari pembebasan dari jabatan lebih dari 6 bulan, penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemberhentuian dengan hormat sampai tidak hormat. Sebaliknya terhadapa atasan langsung yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik maka akan diberikan penghargaan seperti promosi atau mutasi serta diberikan kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi (pasal II ayat 1 dan 2).

Selanjutanya Sosilasisai Perma No.09 tahun 2016 disampaikan oleh Drs H Muayyad SH MH , menyatakan bahwa Perma ini bertujuan untuk merespon pengaduan yang baik berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan , maupun di internal pengadilan agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga. Pengaduan dapat disampaikan melalui aplikasi SIWAS MA-RI , layanan sms, email, faksmile, telepon, meja pengaduan, surat, kotak pengaduan. Pada prinsipnnya semua penanganan Pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan yang kemudian BAWAS mendelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal pengaduan secara lisan pelapor dapat lansgung menghadap meja pengaduan, untuk kemudian dimasukan dalam aplikasi SIWAS MARI; untuk pengaduan secara tertulis atau surat haruslah jelas identitas pelapor- terlapor, perbuatan yang dilanggar harus jelas tempat, waktu dan bagaiaman pelanggaran tersebut terjadi, kemudian disertakan bukti keterangan yang dapat mendukung pengaduan tersebut.

Muayyad juga menyampaikan, setelah pengaduan masuk kemudian ditelaah oleh Inspektur Wilayah dalam jangka waktu 5 hari (pasal 15) dan kemudian Kasubag Tata Usaha Inspektur Wilayah mempersiapkan tindak lanjut pengaduan tersebut. Kriteria pengaduan yang dapat ditindak lanjuti adalah identitas jelas, materi jelas serta bukti yang jelas. Terhadap pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti akan diberitahukan kepada pihak pelapor dalam hal pertimbangan yuridis tentunya (pasal 17).  

Setelah Sosialisasi PERMA selesai disampaikan, dilanjutkan dengan Prosesi Penandatanganan PAKTA INTEGRITAS pegawai Pejabat Fungsional maupun structural yang dipimpin oleh wakil Ketua Pengadilan Dr.Drs.H. Hafifullah, SH.,MH dan diikuti oleh seluruh Pegawai pejabat Struktural dan Fungsional yang terdiri dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan .

 

 

 

TOP