DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES
Selamat datang di website Pengadilan Agama Sleman. Media transparansi dan informasi Peradilan Agama. // // Untuk kemudahan informasi perkara anda, gunakan layanan SMS perkara sesuai format

Fatwa Mahkamah Agung

Kumpulan Fatwa MA yang berhubungan dengan pelaksanaan tupoksi di lingkungan Peradilan Agama:

No

Fatwa

Keterangan

 

fatwa_kma052-11

keterangan: Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.

 

10/TUADA-AG/X/2011

keterangan: Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK.

 

fatwa35_09.pdf  

Keterangan: Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.

 

fatwa44_09.pdf

 

fatwa45_09.pdf

 

fatwa52_09.pdf

keterangan: Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.

 

fatwa59_09.pdf

keterangan: Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.

 

fatwa101_09.pdf

 

fatwa115_09.pdf

keterangan: Putusan MA tidak berlaku surut.

 

fatwa117_09.pdf

 

fatwa118_09.pdf

keterangan: Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain

 

fatwa130_09.pdf

Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.

 

fatwa132_09.pdf

 

fatwa144_09.pdf

 

fatwa146_09.pdf  

Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.

 

fatwa148_09.pdf

Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.

 

fatwa149_09.pdf 

Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama , dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.

 

fatwa151_09.pdf

 

TOP