DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES
Selamat datang di website Pengadilan Agama Sleman. Media transparansi dan informasi Peradilan Agama. // // Untuk kemudahan informasi perkara anda, gunakan layanan SMS perkara sesuai format

Sejarah Pengadilan Agama Sleman

1. Pengadilan Agama zaman kesultanan Yogyakarta.

 Kata sultan berasal dari bahasa arab yang berarti raja/penguasa di Yogyakarta dengan tambahana gelar Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo Kholifatullah.

 Pengadilan Agama dirintis sejak Sultan Agung dengan nama Peradilan Surambi diketuai oleh seorang Penghulu dibantu oleh 4 orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta.

 Dalam tradisi Jawa ada sesanti “Keblat Papat Lima Pancer”, konsep ini ada koherensinya susunan desa di Jawa. Mancalima, yang membentuk lingkaran konsentris dari desa. Mancapat, maksudnya semacam tingkatan naik banding seakan seperti Mahkamah Agung (sekarang).

 - Referensi Kitab Hukumnya.

Kitab hukum yang dipakai acuan selain Al-Qur’an dan Hadis juga kitab-kitab Muharror, Mahali, Tuhfah, Fatkhul Mu’in dan Fatkhul Wahab, yaitu kitab fiqih yang disebut kitab kuning.

 - Kopensasi Absolut Peradilan Surambi.

Pengadilan Surambi menangani masalah-masalah kehidupan masyarakat yang menyangkut Syari’at Islam seperti Perkawinan, wasiat, Waris, Hibah dan sebagainya.

Sejak dihapusnya Pengadilan Raja, maka secara Yuridis Formal Pengadilan Surambi tidak berfungsi lagi dan melebur ke dalam Pengadilan Agama.

 

 2. Pengadilan Agama Sleman zaman Belanda.

 Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyokarto (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961.(Referensi dari Tim Penyusun dari Departemen Agama RI, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 29)

 Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju tarap kehidupan dan pendidikannya, yang hal ini semakin terasa pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan.

 Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah perkawinan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta: (Referensi dari Tim Penyusun dari Departemen Agama RI, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 30).

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.

- Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.

- Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.

- Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

 Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pembentukan Pengadilan Agama Kelas I B Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961.

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk juga Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang  ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

 Gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telpon 0274 868201 kode pos 55511, gedung dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m2 dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m2 melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan 296 m2 berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp.6.694.000,- dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga luas tanah seluruhnya 800 m2  dan luas bangunan seluruhnya 368 m2.

Hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).

 

3. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman.

 Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman tentunya tidak lepas juga dengan pembahasan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum.

 Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan wewenangnya pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun. (Referensi dari Tim Penyusun dari Departemen Agama RI, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 30).

 Perkara cerai gugat adalah merupakan perkara yang mendominasi, atau dengan kata lain 75 persen perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat dan selebihnya baru disusul oleh perkara cerai talak, ijin poligami, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan lain-lain.

 Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasyamya, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m2 dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m2 yang terdiri dari tiga laintai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman tersebut diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan,S.H., Mcl) pada tanggal 14 Agustus 2007.

 Pada awalnya penanganan perkara di Kepaniteraan ataupun penanganan administrasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 penanganan perkara ataupun administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, yakni misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya.

 Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan diantaranya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

 Dengan ketentuan-ketentuan di atas memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia. Eksistensi Peradilan Agama semakin terlihat dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Undang-Undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi diantaranya struktur organisasi, hukum acara dari Peradilan Agama. Dan mengenai pelaksanaan Peradilan Agama secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah Departemen Agama.

 Selanjutnya dengan adanya amandemen UUD 1945 yang keempat, sedikit banyak telah memberikan perubahan bagi Peradilan yang ada di Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Peradilan Agama.

Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah dalam Pasal 24 UUD 1945, inti dari Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

 Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada tanggal 15 Januari 2004 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

 Sesuai dengan bunyi Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, dapat kita simpulkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman saat ini tidak hanya dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya, namun juga dipegang oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, bahkan menurut Pasal 24B UUD 1945 guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku maka dibentuklah sebuah lembaga yang independen yakni Komisi Yudisial.

 Berkaitan dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004), maka sejak 30 Juni 2004 lalu, Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Agama (Depag)-pun berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) di bawah Mahkamah Agung. Perubahan itu berdasarkan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

 Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, Badilag bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama.

 Untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki institusi bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag). Sejak 1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada dalam naungan Departemen Kehakiman.

 Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang semula diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, maka secara otomatis dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, selain itu dengan keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru juga memberikan tantangan bagi Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama selain seperti apa yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi syari’ah.

 Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, berarti juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.

TOP